Selasa, 24 Juni 2008
Minggu, 25 Mei 2008
Hari Kartini Refleksi Perjuangan Perempuan
20/04/08 19:29
Hari Kartini Refleksi Perjuangan Perempuan
Makassar (ANTARA News) - Peringatan hari Kartini tanggal 21 April hendaknya menjadi refleksi bagi perjuangan perempuan Indonesia, dan tidak melihat persoalan perempuan secara linear saja.
"Masih banyak persoalan perempuan yang perlu dipertanyakan, misalnya mengapa gerakan perempuan selama ini masih terkesan sendiri-sendiri dan eksklusif dari persoalan di luar isu gender. Karena itu, untuk melihat itu semua jangan kita berpikir secara linear saja," jelas pemerhati perempuan dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Maria Pandu, Minggu.
Menurut Maria Pandu , berjuta perempuan di negeri ini sudah mencapai kemajuan dengan menempati sejumlah posisi penting, namun juga ada berjuta perempuan yang tetap tidak memperoleh kesempatan bahkan untuk membuat keputusan yang paling mendasar tentang perkawinan dan kehamilan sekalipun.
Jika merefleksi pada pengalaman RA Kartini, lanjutnya, kematian Kartini saat melahirkan anak pertamanya merupakan tragedi yang hingga saat ini juga dialami ribuan perempuan di Indonesia setiap tahun, selain persoalan gerakan antipoligami dan antikekerasan pada perempuan.
Sebagai gambaran, angka kematian ibu saat melahirkan di Indonesia berdasarkan data Depkes pada tahun 2000 lalu saja, tercatat 307 dari setiap 100.000 kelahiran hidup. Sementara jika dibanding dengan Vietnam dan Filipina, angka kematian ibu ketika melahirkan sudah dapat ditekan menjadi 160 dan 170 per 100.000 kelahiran hidup.
Sementara itu, pengamat sosial yang menyelesaikan master filsafat di Universitas Indonesia (UI) Busman D.S., M.Hum menilai, masyarakat hingga saat ini masih menempatkan kedudukan perempuan tidak setara dengan laki-laki.
Ketidaksetaraan ini, lanjutnya, akhirnya akan memberikan andil besar pada pembangunan kesehatan perempuan. Sementara itu, perempuan Indonesia dituntut untuk berperan di semua sektor. Kendati demikian, tidak boleh melupakan eksistensinya sebagai manusia yang memiliki kodrat melahirkan, menyusui, dan mengalami menstruasi.
"Kesetaraan gender pun yang selama ini digembar-gemborkan banyak aktivis perempuan, belum membuahkan hasil nyata," katanya sembari mengimbuhkan, karena itu, kaum perempuan harus duduk bersama dengan semua stakeholder dalam merefleksi apa yang telah dan belum dicapai. Bukan sekedar memperingati hari Kartini setiap tahun dengan simbol kebaya dan sanggul.Selain itu, perempuan jangan menyerahkan semua persoalan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang kiprah terkadang masih menemukan banyak kendala di lapangan.(*)
Tulisan ini juga bisa di akses di
1. http://www.antara.co.id
2. http://www.indopolitik.com
3. http://www.koraninternet.com
Hari Kartini Refleksi Perjuangan Perempuan
Makassar (ANTARA News) - Peringatan hari Kartini tanggal 21 April hendaknya menjadi refleksi bagi perjuangan perempuan Indonesia, dan tidak melihat persoalan perempuan secara linear saja.
"Masih banyak persoalan perempuan yang perlu dipertanyakan, misalnya mengapa gerakan perempuan selama ini masih terkesan sendiri-sendiri dan eksklusif dari persoalan di luar isu gender. Karena itu, untuk melihat itu semua jangan kita berpikir secara linear saja," jelas pemerhati perempuan dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Maria Pandu, Minggu.
Menurut Maria Pandu , berjuta perempuan di negeri ini sudah mencapai kemajuan dengan menempati sejumlah posisi penting, namun juga ada berjuta perempuan yang tetap tidak memperoleh kesempatan bahkan untuk membuat keputusan yang paling mendasar tentang perkawinan dan kehamilan sekalipun.
Jika merefleksi pada pengalaman RA Kartini, lanjutnya, kematian Kartini saat melahirkan anak pertamanya merupakan tragedi yang hingga saat ini juga dialami ribuan perempuan di Indonesia setiap tahun, selain persoalan gerakan antipoligami dan antikekerasan pada perempuan.
Sebagai gambaran, angka kematian ibu saat melahirkan di Indonesia berdasarkan data Depkes pada tahun 2000 lalu saja, tercatat 307 dari setiap 100.000 kelahiran hidup. Sementara jika dibanding dengan Vietnam dan Filipina, angka kematian ibu ketika melahirkan sudah dapat ditekan menjadi 160 dan 170 per 100.000 kelahiran hidup.
Sementara itu, pengamat sosial yang menyelesaikan master filsafat di Universitas Indonesia (UI) Busman D.S., M.Hum menilai, masyarakat hingga saat ini masih menempatkan kedudukan perempuan tidak setara dengan laki-laki.
Ketidaksetaraan ini, lanjutnya, akhirnya akan memberikan andil besar pada pembangunan kesehatan perempuan. Sementara itu, perempuan Indonesia dituntut untuk berperan di semua sektor. Kendati demikian, tidak boleh melupakan eksistensinya sebagai manusia yang memiliki kodrat melahirkan, menyusui, dan mengalami menstruasi.
"Kesetaraan gender pun yang selama ini digembar-gemborkan banyak aktivis perempuan, belum membuahkan hasil nyata," katanya sembari mengimbuhkan, karena itu, kaum perempuan harus duduk bersama dengan semua stakeholder dalam merefleksi apa yang telah dan belum dicapai. Bukan sekedar memperingati hari Kartini setiap tahun dengan simbol kebaya dan sanggul.Selain itu, perempuan jangan menyerahkan semua persoalan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang kiprah terkadang masih menemukan banyak kendala di lapangan.(*)
Tulisan ini juga bisa di akses di
1. http://www.antara.co.id
2. http://www.indopolitik.com
3. http://www.koraninternet.com
Jumat, 23 Mei 2008
Sungai Musi (Palembang)
Selasa, 15 April 2008
Perlu Evaluasi dan Kultur Kampus
Perlu Evaluasi Kurikulum dan Kultur Kampus
Makassar, 9/4 (ANTARA) - Banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) belakangan ini harus mendorong kalangan akademisi dan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi kurikulum dan kultur kampus yang tidak lagi mendukung terciptanya wadah pendidikan yang kondusif.
"Saya sangat prihatin dengan merebaknya tindakan kekerasan yang dilakukan mahasiswa yang kelihatannya sudah menjadi bagian yang sistemik terkait dengan persoalan kultural dan psikologis," kata Busman D.S., M.Hum, sosiolog yang juga alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Rabu.
Tindak kekerasan di lingkup perguruan tinggi yang sudah mengarah ke premanisme, menurut Busman, disebabkan kurikulum pendidikan yang ada sudah tidak mampu menggiring mahasiswa untuk berpikir logis. "Selain itu, dosen-dosen selaku pengajar dan pendidik tidak cukup mendukung mahasiswa untuk berpikir logis," ujarnya.
Selain itu, kata alumni program master filsafat Universitas Indonesia (UI) ini, perguruan tinggi lebih cenderung mendorong kecerdasan intelektual mahasiswa tanpa diimbangi dengan kecerdasan emosional. Sementara dari sisi kultural, diakui bahwa warga yang lahir di KTI memiliki kecenderungan tempramental. Namun hal ini jangan dijadikan stigma untuk melegitimasi aksi-aksi demonstrasi atau tawuran yang bersifat destruktif, ujarnya.
Menyinggung sinyalemen bahwa aksi mahasiswa di KTI yang destruktif itu terkait dengan unsur politis, ia mengatakan, hal itu bisa saja terkait mengingat adanya momen-momen yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik Pilres 2009 dimana salah satu calon yang santer digadang-gadang adalah Wakil Presiden, HM Jusuf Kalla yang merupakan putra daerah dari KTI. "Mungkin ada yang memanfaat itu untuk mediskreditkan calon dari KTI atau bisa juga terkait dengan momen Pilkada yang ada di daerah masing-masing," katanya.
Untuk bisa keluar dari lingkaran persoalan itu, Busman mengatakan bahwa semua pihak terkait dengan pendidikan tinggi harus mengedepankan pendidikan etika yang diimplementasikan ke dalam kurikulum dan kultur kampus itu sendiri.
Hal senada dikemukakan DR Alwi Rahman, pengamat sosial dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Menurut dia, kultur dan pendidikan etika di kampus yang tidak jalan selama ini sehinga tidak mengherankan jika mahasiswa lebih cenderung mengejar kecerdasan intelektual untuk memenuhi target kurikulum.
"Kultur yang terbangun di kampus tidak cukup menunjang dan mengarahkan mahasiswa untuk melahirkan kajian-kajian logika," katanya sembari mengimbuhkan, yang ada adalah kesan pendidikan sebagai komoditas komersial, bahkan tergantung pada komoditas politik tertentu sebagai implikasi dari kebijakan pemerintah.Karena itu, sudah saatnya kurikulum dan kultur perguruan tinggi dievaluasi dan dibenahi jika tidak ingin kondisi kampus menjadi lebih buruk lagi.
Makassar, 9/4 (ANTARA) - Banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) belakangan ini harus mendorong kalangan akademisi dan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi kurikulum dan kultur kampus yang tidak lagi mendukung terciptanya wadah pendidikan yang kondusif.
"Saya sangat prihatin dengan merebaknya tindakan kekerasan yang dilakukan mahasiswa yang kelihatannya sudah menjadi bagian yang sistemik terkait dengan persoalan kultural dan psikologis," kata Busman D.S., M.Hum, sosiolog yang juga alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Rabu.
Tindak kekerasan di lingkup perguruan tinggi yang sudah mengarah ke premanisme, menurut Busman, disebabkan kurikulum pendidikan yang ada sudah tidak mampu menggiring mahasiswa untuk berpikir logis. "Selain itu, dosen-dosen selaku pengajar dan pendidik tidak cukup mendukung mahasiswa untuk berpikir logis," ujarnya.
Selain itu, kata alumni program master filsafat Universitas Indonesia (UI) ini, perguruan tinggi lebih cenderung mendorong kecerdasan intelektual mahasiswa tanpa diimbangi dengan kecerdasan emosional. Sementara dari sisi kultural, diakui bahwa warga yang lahir di KTI memiliki kecenderungan tempramental. Namun hal ini jangan dijadikan stigma untuk melegitimasi aksi-aksi demonstrasi atau tawuran yang bersifat destruktif, ujarnya.
Menyinggung sinyalemen bahwa aksi mahasiswa di KTI yang destruktif itu terkait dengan unsur politis, ia mengatakan, hal itu bisa saja terkait mengingat adanya momen-momen yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik Pilres 2009 dimana salah satu calon yang santer digadang-gadang adalah Wakil Presiden, HM Jusuf Kalla yang merupakan putra daerah dari KTI. "Mungkin ada yang memanfaat itu untuk mediskreditkan calon dari KTI atau bisa juga terkait dengan momen Pilkada yang ada di daerah masing-masing," katanya.
Untuk bisa keluar dari lingkaran persoalan itu, Busman mengatakan bahwa semua pihak terkait dengan pendidikan tinggi harus mengedepankan pendidikan etika yang diimplementasikan ke dalam kurikulum dan kultur kampus itu sendiri.
Hal senada dikemukakan DR Alwi Rahman, pengamat sosial dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Menurut dia, kultur dan pendidikan etika di kampus yang tidak jalan selama ini sehinga tidak mengherankan jika mahasiswa lebih cenderung mengejar kecerdasan intelektual untuk memenuhi target kurikulum.
"Kultur yang terbangun di kampus tidak cukup menunjang dan mengarahkan mahasiswa untuk melahirkan kajian-kajian logika," katanya sembari mengimbuhkan, yang ada adalah kesan pendidikan sebagai komoditas komersial, bahkan tergantung pada komoditas politik tertentu sebagai implikasi dari kebijakan pemerintah.Karena itu, sudah saatnya kurikulum dan kultur perguruan tinggi dievaluasi dan dibenahi jika tidak ingin kondisi kampus menjadi lebih buruk lagi.
Rabu, 09 April 2008
Mahasiswa Sering Tawuran, Kurikulum Kambing Hitam
Rabu, 09-04-2008 18:00:02
Laporan: Andi Syahrir, tribuntimurcom@yahoo.com
Makassar, Tribun - Aksi tindak kekerasan yang kerap kali dilakukan para mahasiswa mendorong kalangan akademisi untuk mengevaluasi kurikulum dan kultur kampus. Dua variabel tersebut dinilai tak lagi mendukung terciptanya wadah pendidikan yang kondusif.
"Saya sangat prihatin dengan merebaknya tindakan kekerasan yang dilakukan mahasiswa yang kelihatannya sudah menjadi bagian yang sistemik terkait dengan persoalan kultural dan psikologis," kata Busman DS, M. Hum, sosiolog yang juga alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Rabu (9/4).
Menurut Busman, seperti dikutip Antara, tindak kekerasan di lingkup perguruan tinggi yang sudah mengarah ke premanisme. Sebabnya, kurikulum yang ada sudah tidak mampu menggiring mahasiswa untuk berpikir logis. "Selain itu, dosen-dosen selaku pengajar dan pendidik tidak cukup mendukung mahasiswa untuk berpikir logis," ujarnya.
Selain itu, kata alumni program master filsafat Universitas Indonesia (UI) ini, perguruan tinggi lebih cenderung mendorong kecerdasan intelektual mahasiswa tanpa diimbangi dengan kecerdasan emosional. Sementara dari sisi kultural, diakui bahwa warga yang lahir di KTI memiliki kecenderungan tempramental. Namun hal ini jangan dijadikan stigma untuk melegitimasi aksi-aksi demonstrasi atau tawuran yang bersifat destruktif, ujarnya.(*)
http://www.tribun-timur.com/view.php?id=72218&jenis=Makassar
Laporan: Andi Syahrir, tribuntimurcom@yahoo.com
Makassar, Tribun - Aksi tindak kekerasan yang kerap kali dilakukan para mahasiswa mendorong kalangan akademisi untuk mengevaluasi kurikulum dan kultur kampus. Dua variabel tersebut dinilai tak lagi mendukung terciptanya wadah pendidikan yang kondusif.
"Saya sangat prihatin dengan merebaknya tindakan kekerasan yang dilakukan mahasiswa yang kelihatannya sudah menjadi bagian yang sistemik terkait dengan persoalan kultural dan psikologis," kata Busman DS, M. Hum, sosiolog yang juga alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Rabu (9/4).
Menurut Busman, seperti dikutip Antara, tindak kekerasan di lingkup perguruan tinggi yang sudah mengarah ke premanisme. Sebabnya, kurikulum yang ada sudah tidak mampu menggiring mahasiswa untuk berpikir logis. "Selain itu, dosen-dosen selaku pengajar dan pendidik tidak cukup mendukung mahasiswa untuk berpikir logis," ujarnya.
Selain itu, kata alumni program master filsafat Universitas Indonesia (UI) ini, perguruan tinggi lebih cenderung mendorong kecerdasan intelektual mahasiswa tanpa diimbangi dengan kecerdasan emosional. Sementara dari sisi kultural, diakui bahwa warga yang lahir di KTI memiliki kecenderungan tempramental. Namun hal ini jangan dijadikan stigma untuk melegitimasi aksi-aksi demonstrasi atau tawuran yang bersifat destruktif, ujarnya.(*)
http://www.tribun-timur.com/view.php?id=72218&jenis=Makassar
Senin, 07 April 2008
Langganan:
Postingan (Atom)